Putusan 2016 Sudah Sebut Nama Perairannya. Setiap Komunike ASEAN Malah Mengosongkannya.

Seorang nelayan muda di lepas pantai Palawan punya sesuatu yang langka dalam sengketa ini: putusan hukum yang berpihak padanya. Dalam putusannya pada Juli 2016, majelis arbitrase menyatakan bahwa klaim China atas hak historis di dalam nine-dash line tidak punya dasar hukum dan bertentangan dengan UNCLOS. Majelis juga menyimpulkan bahwa China secara melawan hukum menghalangi nelayan Filipina masuk ke Bajo de Masinloc setelah 2012, sebuah gosong yang mereka sebut sebagai tempat penangkapan ikan tradisional bagi nelayan Filipina, China, maupun Vietnam.

Majelis berhati-hati soal apa yang tidak mereka putuskan. Mereka tidak memutuskan siapa pemilik gosong itu, tidak menarik garis batas, dan mengklasifikasikan Bajo de Masinloc serta fitur pasang tinggi di Spratly sebagai batu karang yang tidak menghasilkan zona ekonomi eksklusif. Jadi kemenangan si nelayan itu nyata sekaligus sebagian, dan langsung membentur tembok kedua: setiap pernyataan KTT ASEAN yang menolak menuliskan West Philippine Sea atau Bajo de Masinloc.

Konsensus itu hak veto dengan sopan santun

ASEAN mengambil keputusan lewat konsensus, yang terdengar seperti semua orang setuju tapi bekerja seperti siapa pun boleh menolak. Satu anggota yang punya ikatan ekonomi erat dengan Beijing bisa mencabut dari komunike bahasa yang menyebut putusan itu, menyebut nama gosongnya, atau menyebut kapal coast guard yang mangkal di atas perairan yang oleh majelis sudah disebut milik bersama. Anggota lain tidak bisa mementahkan keberatan itu, karena aturannya memang tidak pernah dirancang untuk itu.

Jadi pernyataan bersama itu berputar-putar di sekitar topiknya. Menyatakan keprihatinan. Mencatat perkembangan. Menyerukan menahan diri kepada entah siapa, dan temuan yang seharusnya jadi kartu terkuat si nelayan tetap tidak terucap oleh satu-satunya blok tempat negaranya benar-benar bergabung.

Code of Conduct dengan tenggat 2026

ASEAN dan China menetapkan target menyelesaikan Code of Conduct Laut China Selatan pada 2026, berdasarkan pedoman negosiasi yang disepakati tahun 2023. Sampai pertengahan 2026, kementerian luar negeri Filipina menyebut ada perundingan bulanan yang berjalan, dengan target teks rampung akhir tahun. Filipina sendiri memegang jabatan ketua untuk 2026, setelah mengambil alih dari Malaysia di KTT Kuala Lumpur pada Oktober 2025.

Di situlah letak canggungnya. Negara yang paling terekspos tekanan Beijing justru yang memimpin pertemuan, dan tetap tidak bisa membuat nama gosong itu masuk komunike, karena hambatannya bukan sang ketua. Hambatannya adalah anggota-anggota yang akan menahan konsensus, dan sebuah Code yang ditulis dengan jadwal yang nyaman buat Beijing cenderung melindungi status quo yang seharusnya justru dibatasi.

Berapa harga baris kosong itu di laut

Kelompok nelayan di Palawan dan Zambales melaporkan pola yang sama dari tahun ke tahun: perairan yang tak lagi bisa dijangkau bangka karena diduduki kapal yang lebih besar, bahan bakar habis untuk melaut lebih jauh, tangkapan menipis karena terumbu terdekat dikuasai dengan kekuatan. Putusan 2016 mestinya membela si nelayan setiap kali ia mengutipnya. Tanpa ASEAN mengucapkannya dengan gamblang, ia mengutipnya sendirian.

Beijing memang penggerak utama di sini, yang menjalankan konfrontasi dan larangan melaut musiman, tapi kebisuannya adalah produk regional. Blok itu bisa menyebut nama gosongnya tapi tidak, karena aturannya membiarkan satu anggota memutuskan untuk tidak melakukannya.

Tidak ada satu pun dari ini yang selesai dengan berpura-pura sengketanya melayang jauh di atas kepala si nelayan. Dialah yang melaut satu jam lebih lama dengan diesel yang nyaris tak sanggup ia beli, demi memancing di perairan yang oleh majelis sudah disebut haknya untuk dibagi, melewati kapal-kapal dari negara yang namanya saja enggan dicetak kawasan ini. Aturan konsensus bisa berubah, atau Code-nya bisa datang dengan gigi. Sampai salah satunya terjadi, putusan itu tetap sekadar dokumen, dan perairannya tetap terampas.