Satelit Bisa Lihat Kapal Trawl. Mahkamah Agung Baru Saja Batalkan Aturan yang Bikin Satelit Itu Berguna

Nelayan perahu kecil di perairan General Santos bisa menyaksikan celah penegakan hukum terjadi secara real time. Kapal trawl industri beroperasi dekat pantai selepas gelap, transponder ikut dimatikan, sementara sistem satelit yang mestinya menandai persis kejadian seperti ini justru terjebak di limbo hukum.

Lewat putusan yang dijatuhkan Januari 2026 dan diumumkan ke publik pada 3 Agustus, Mahkamah Agung Filipina membatalkan Fisheries Administrative Order No. 266, aturan yang mewajibkan kapal ikan komersial berbendera Filipina memasang sistem pemantauan kapal dan pelaporan elektronik. Putusan 13-2 itu menguatkan putusan Malabon RTC Branch 170 tahun 2021, yang mengabulkan gugatan dari Royale Fishing Corp., Bonanza Fishing and Market Resources, Inc., dan RBL Fishing Corp.

BFAR (badan perikanan Filipina) di hari yang sama menyatakan akan mengajukan banding, dan memasukkan permohonan peninjauan kembali pada 14 Agustus. Jadi per September, kewajiban itu tidak berlaku. Kelompok advokasi sudah lama mencatat bahwa cakupannya tak pernah menyeluruh bahkan ketika aturan masih berlaku, dengan sebagian armada komersial yang jadi sasaran tak pernah dipasangi transceiver pemerintah yang berfungsi.

Memantau bukan berarti menindak

Nalar pengadilan menyerang premisnya secara utuh. Di antara sejumlah poin, MA menilai BFAR gagal membuktikan bahwa perangkat pelacak wajib itu langsung menghentikan penangkapan ikan ilegal, dan menyoroti masalah perlakuan tak setara karena hanya operator komersial yang disasar.

Lagipula data saja tak pernah jadi masalah utamanya. Pemantau perikanan dan anggota parlemen mengkritik BFAR karena tidak konsisten membagikan data pemantauan ke pemerintah daerah, Coast Guard, dan PNP Maritime Group yang seharusnya jadi pihak yang turun ke lapangan.

Jadi deteksi terus menumpuk sementara kapalnya tetap di tempat. Karagatan Patrol milik Oceana, yang membaca citra satelit VIIRS, mencatat 3.853 dugaan deteksi kapal komersial di dalam perairan municipal pada Maret 2026, total bulanan tertinggi sepanjang 2022 sampai 2026, dari 317.315 deteksi yang tercatat sejak Januari 2017 hingga Maret 2026. Hitungan tahunannya 44.924 pada 2019, 26.295 pada 2022, dan 27.351 pada 2025. Deteksi menjalankan tugasnya. Respons tidak.

Siapa yang menanggung ruginya

Nelayan municipal-lah yang membayar untuk kesepakatan yang tak pernah ia tanda tangani. Zona 15 kilometer ditetapkan justru karena bangka (perahu kecil tradisional) tak mungkin bersaing dengan jaring trawl, dan menyisihkan perairan itu untuk operator kecil adalah inti hukumnya.

Sisihan itu kini disengketakan. Dalam kasus Mercidar Fishing Corp., First Division MA lewat resolusi tertanggal 19 Agustus 2024 menolak petisi BFAR dan Department of Agriculture serta membiarkan berlaku putusan Hakim Malabon RTC Zaldy Docena tanggal 11 Desember 2023, yang memperbolehkan Mercidar menangkap ikan di dalam perairan municipal 15 kilometer kecuali di perairan yang lebih dangkal dari 7 depa. Sejak itu para anggota parlemen bergerak untuk memulihkan hak eksklusif nelayan kecil atas zona tersebut.

Zona itu sendiri punya jejak dokumen panjang: dekret 1975 menetapkan perairan municipal sejauh 5,6 kilometer dari pantai, dan Fisheries Code 1998 mendorongnya jadi 15. Apakah perahu kecil tetap memegang keunggulan itu kini jadi pertanyaan terbuka di pengadilan dan di Kongres, bukan lagi fakta yang sudah selesai.

Ikan tetap bergerak entah hukumnya bergerak atau tidak. Statistik pemerintah dan kelompok nelayan menyoroti produksi perikanan municipal yang menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan nelayan yang pulang membawa hasil makin sedikit tiap melaut tak butuh putusan itu dijelaskan padanya.

Semua ini tak butuh tokoh jahat dari luar negeri, dan malas rasanya kalau mencari-cari satu. Permintaan pasar menarik ikan karang hingga hitungan ton untuk pasar jauh dari Sarangani Bay, tapi mesin yang menentukan siapa yang menangkapnya semuanya domestik: aturan yang dibatalkan, patroli LGU yang jalan dengan anggaran bahan bakar yang habis di pertengahan bulan, dan data pemantauan yang tak pernah sampai ke kapal yang dikirim untuk mencegat.

Sistem pemantauan itu janji bahwa ada yang mengawasi. Nelayan yang menonton perairan yang sama tiap malam sudah tahu apa artinya mengawasi tanpa kapal patroli, tangki penuh, dan aturan yang bertahan di pengadilan.