Surat Pembebasan Lahan Sudah Sampai di Indang, Dana Ganti Ruginya Belum Ada
Pemberitahuan CTBEX mendarat di kotak surat petani Cavite sebelum Kongres menyiapkan dana pendamping untuk ruas yang dibangun kontraktor China. Petani yang menanggung risikonya lebih dulu.
Surat pembebasan lahan sudah nyampe di kotak surat warga Indang, Mendez, dan Alfonso, meminta pemilik lahan di Cavite menyerahkan tanahnya untuk proyek Cavite-Tagaytay-Batangas Expressway. Sementara itu, General Appropriations Act 2026 yang diteken akhir tahun lalu tidak punya pos anggaran yang jelas untuk dana pendamping Filipina di ruas yang terkait dengan kontraktor asal China. Jadi, orang-orang yang diminta pindah duluan justru mereka yang pemerintahnya belum mendanai bagiannya sendiri.
Urutan ini sudah kelewat familiar buat para pengamat infrastruktur di Filipina. Pengadaan lahan berdasarkan Republic Act 10752 dimulai begitu instansi pelaksana memutuskan sebuah koridor final, sementara anggaran untuk pembangunan fisiknya bisa tertinggal satu siklus fiskal penuh. Buat petani kelapa di Indang, penilai dari DPWH datang jauh sebelum kontraktor menggeser satu meter kubik tanah pun.
Ruas Cavite dan soal dana pendamping
CTBEX dirancang untuk menyambungkan sabuk industri Cavite ke koridor wisata Tagaytay lalu menerus ke pelabuhan Batangas, dan ruas yang jadi soal ini di dokumen proyek sebelumnya dikaitkan dengan pembangun yang berafiliasi negara China. Jalan yang didanai ODA di Filipina hampir selalu butuh dana pendamping dalam peso untuk pembebasan lahan, pajak, dan relokasi, karena pinjaman asing jarang menutup pembayaran tanah ke pemilik swasta. Ketika dana pendamping itu belum dianggarkan, mesin hukum untuk mengambil tanah tetap jalan sesuai jadwal, tapi cek pembayaran buat pemilik lahan tidak.
Anggota parlemen dan pejabat anggaran sudah menandai celah serupa di Samal Island Davao City Connector dan di sejumlah ruas PNR South Long Haul, di mana surat perintah kerja dan gugatan pembebasan lahan bergerak lebih dulu ketimbang kepastian dananya. Polanya berulang karena hadiah politiknya ada di seremoni peletakan batu pertama, bukan di pembayaran ganti rugi.
Siapa yang menanggung penantian
Pemilik lahan di Indang bukan urusan Beijing, dan tidak murni urusan Manila juga. Kontraktor berafiliasi China membawa syarat pinjaman, gaya kerja serba cepat, dan kebiasaan pengadaan yang selalu ikut ke mana pun infrastruktur China menyebar di Asia Tenggara. Sementara DPWH, kantor-kantor regional, dan Sanggunian setempat yang memutuskan lahan siapa yang ditandai, penilaian mana yang diterima, dan keluhan mana yang didengar. Kedua pihak sama-sama butuh jalan ini beroperasi pada tahun target, dan keduanya sama-sama menganggap jadwal si petani bisa diulur seenaknya.
Ganti rugi berdasarkan RA 10752 seharusnya dibayar sebelum lahan diambil. Prakteknya, ketika dana pendamping seret, instansi menawar turun, mencicil pembayaran, atau mendorong pemilik ke mekanisme deposit pengadilan yang butuh bertahun-tahun untuk cair. Petani tetap tanda tangan karena buldoser sudah dijadwalkan, pengacara mahal, dan pilihan lainnya adalah gugatan pembebasan lahan yang diajukan ke RTC Cavite.
Yang bakal ketahuan dari bukti-buktinya nanti
Pertanyaan yang perlu dipantau sangat konkret. Pos anggaran DPWH mana di GAA 2026 yang menutup dana pendamping CTBEX, dan berapa besarannya. Apakah anggaran tambahan atau realokasi sedang disiapkan sebelum penawaran per bidang lahan dikirim. Apakah mobilisasi kontraktor China terikat pada tonggak penyerahan lahan yang secara hukum tidak bisa dipenuhi pihak Filipina tanpa pengadaan yang sudah lunas.
Sampai jawaban itu terbuka ke publik, surat yang mendarat di kotak surat warga Indang adalah satu-satunya dokumen yang bergerak tepat waktu. Jalan tolnya punya tanggal peletakan batu pertama. Pemilik lahan punya tenggat untuk membalas surat. Dana pendampingnya tidak punya keduanya.
