Uang Kuliah Jatuh Tempo Jumat. Izin Aksinya? Terserah Kampus Kapan Cair.
Dewan mahasiswa yang melawan kenaikan biaya kuliah dan asrama menemukan postingan acaranya tenggelam, nama mereka muncul di akun doxxing, dan izin aksi yang sengaja dibikin lambat.
Sebuah dewan mahasiswa menyerukan walkout gara-gara kenaikan biaya kuliah yang bakal muncul di tagihan semester depan, dan hal pertama yang jebol justru jangkauannya. Event di Facebook nyaris cuma nyampe ke orang-orang yang sudah nge-follow halaman itu. Nggak ada satu pun orang Meta yang tanda tangan memo buat menghentikan aksi. Sistem ranking platform yang melakukan pencekikan, tanpa ada nama yang bisa ditunjuk.
Masalah jangkauan ini nyata bahkan setelah Meta melonggarkan batasan konten politiknya sendiri. Pada Februari 2024, Meta mengumumkan setelan default yang membatasi rekomendasi konten politik, dan aturan itu berlaku buat pengguna Instagram dan Threads pada akhir Maret tahun yang sama. Pada 7 Januari 2025, Meta bilang mereka "mengembalikan konten sipil", secara bertahap menghidupkan lagi rekomendasi politik yang dipersonalisasi di Facebook, Instagram, dan Threads. Jadi peredaman menyeluruh itu memang sudah hilang, tapi sebuah halaman organizing tetap hidup dan mati di tangan sistem rekomendasi yang isinya nggak bisa dibaca siapa pun, dan postingan yang harusnya nyampe ke orang asing bisa saja nyaris nggak nyampe ke siapa-siapa.
Akun doxxing tanpa admin yang bisa ditagih
Lalu muncul sebuah akun anonim, memposting wajah dan kelas para penggerak aksi, membingkai mereka sebagai "orang luar" dan "provokator". Bayangin seorang mahasiswa, umurnya baru cukup buat nyoblos, yang nama barangay asalnya berakhir jadi caption bernada ancaman. Akun itu nggak punya admin yang bisa dipanggil pengadilan, dan antrean laporan memperlakukan postingan seperti itu sama seperti memperlakukan spam.
Prosesnya diatur waktunya oleh kampus sendiri
Pihak kampus jarang menolak terang-terangan. Mereka menyebut "koordinasi keamanan" dan menunjuk ke proses perizinan yang butuh pemberitahuan jauh-jauh hari, penanggung jawab yang harus disebut namanya, plus persetujuan tempat, semuanya di atas jadwal yang jalannya lebih lama daripada waktu yang tersedia buat menuntut. Uangnya jatuh tempo Jumat. Izinnya cair, kalau cair, belakangan.
Di titik inilah hukum sebenarnya lebih memberatkan kampus daripada yang mau diakui kampus. Berdasarkan Batas Pambansa Blg. 880, permohonan untuk aksi publik harus diajukan ke kantor wali kota atau bupati paling lambat lima hari kerja sebelumnya, dan berdasarkan Pasal 6(b) wali kota wajib merespons dalam dua hari kerja atau izin dianggap otomatis diberikan. Tapi Pasal 4 mengecualikan area kampus institusi pendidikan milik dan yang dijalankan pemerintah, sehingga aksi di sana tunduk pada aturan institusi itu sendiri. Jadi jadwal yang dipakai universitas negeri adalah jadwal yang mereka tulis sendiri, tanpa jaring pengaman hukum yang memaksa keluarnya jawaban "ya".
Celah itulah intinya. Penindakan yang butuh pentungan mengundang kamera, tapi aksi yang mati karena satu formulir kurang lengkap mati dalam sunyi, tercatat sebagai kesalahan mahasiswa sendiri karena nggak patuh aturan. Izin itu sekarang jadi pentungannya, ditulis dalam bahasa administrasi yang rapi.
Klaim netral itu nggak nyambung
Kampus membela aturan itu atas nama keselamatan, dan memang benar kampus punya urusan nyata soal kerumunan dan tanggung jawab hukum yang nggak boleh diremehkan. Ujiannya sederhana: apakah kantor yang sama bergerak secepat ini buat job fair, reuni alumni, atau gunting pita seorang donatur? Kalau persetujuan ngebut buat acara yang disukai kampus dan macet buat acara yang mempertanyakan cara kampus menagih, "koordinasi netral" itu sedang melakukan sesuatu yang jelas bukan sekadar mengoordinasi.
Tagihan tetap datang. Biaya asrama naik, akun doxxing tetap nangkring, dan dewan mahasiswa yang coba bergerak akhirnya paham bahwa izin itu nggak pernah cuma soal mengisi formulir. Itu tembok dengan celah yang terlalu sempit buat meloloskan aksi sebelum uangnya keburu jatuh tempo.
