Wajahmu Ikut Pulang ke Server: Kamera Pengenal Wajah di Aksi Demo

Sekarang seorang marshal mahasiswa menghitung dulu sebelum tiap mobilisasi, dan hitungannya nggak ada hubungannya dengan jumlah massa. Yang dia pikirkan: apakah kamera yang terpasang dekat titik kumpul bakal menangkap wajahnya dengan jelas, mencocokkannya ke database hasil pengadaan, lalu mengarsipkannya di bawah sebuah nama yang bakal mengekor ke tiap seleksi kerja, antrean visa, dan konter bandara bertahun-tahun ke depan.

Demo cuma berlangsung satu sore. Rekaman kecocokan wajahnya nggak ikut bubar saat massa pulang, dan nggak ada yang kasih dia tanda terima waktu sistem itu mencatat dirinya.

Alatnya datang lebih cepat daripada aturannya

Pemerintah daerah dan satuan kepolisian di seantero Filipina belanja perangkat pengawasan dengan kecepatan tinggi, mulai dari jaringan CCTV yang dijual sebagai alat antikejahatan sampai sistem biometrik yang membaca wajah di tengah kerumunan. Pengadaannya jalan lewat pos anggaran dan tender vendor, sementara aturan pengaman, batas penyimpanan data, dan mekanisme audit tertinggal jauh di belakang.

Data Privacy Act memang ada di atas kertas, dan National Privacy Commission bisa bertindak atas laporan. Tapi mengadu itu butuh tahu dulu bahwa kamu memang terekam. Kebanyakan marshal nggak pernah sampai ke titik itu, karena wajah yang di-scan di barikade nggak meninggalkan pemberitahuan apa pun, apalagi cara untuk menanyakan file-nya ke mana.

China ekspor polanya, pembeli lokal yang memasang

Pasar facial recognition yang jadi lapak belanja pemerintah-pemerintah Asia Tenggara banyak ditopang vendor berafiliasi China, perusahaan yang sama yang membangun modelnya di negeri asalnya, tempat kamera melacak wajah di lokasi demonstrasi sebagai hal rutin. Modal dan perangkat keras itu datang dengan setelan bawaan: kumpulkan seluas mungkin, simpan tanpa batas, teruskan ke atas.

Beijing nggak berdiri di barikade di Quezon City. Instansi Filipina yang menandatangani cek, meneken kontrak perawatan, dan menentukan siapa yang boleh mengakses log kecocokan. Jadi tanggung jawabnya ada di pejabat lokal, sekalipun teknologi dan kebiasaan cari jalan pintasnya dikirim dari Shenzhen.

Efek jera ini memang tujuannya, atau setidaknya hasilnya

Kamu nggak perlu sampai salah tangkap untuk merasakan ini. Cukup satu cerita di grup chat soal seorang organizer yang ditandai di checkpoint, dan para relawan baru diam-diam berhenti maju ke barisan depan, karena barisan depan itulah tempat kamera dapat sudut paling jelas.

Red-tagging sudah mengajari aktivis muda bahwa satu entri di database bisa berubah jadi surat perintah di kemudian hari. Tambahkan facial recognition yang persisten, dan hitungannya makin ngeri: marshal yang pegang mobil sound system dan berhadapan langsung dengan barisan adalah orang paling mudah dikenali di jalan, dan kemampuan untuk dikenali itu kini jadi kondisi permanen.

Pihak kepolisian membingkai kamera-kamera ini sebagai urusan keselamatan publik dan pengaturan massa, bukan pelacakan politik, dan klaim itu layak ditimbang, bukan langsung ditepis. Tapi alat yang dijual buat urusan lalu lintas dan pencurian nggak lupa bahwa ia pernah diarahkan ke sebuah demo, dan sampai sekarang nggak ada aturan publik yang memaksa operatornya menghapus wajah orang-orang yang nggak melakukan kejahatan apa pun.

Makanya tuntutan dari para organizer itu sempit dan konkret. Umumkan berapa lama data disimpan. Umumkan siapa saja yang bisa menelusuri log kecocokan. Hapus hasil scan siapa pun yang nggak didakwa, dengan tenggat yang pasti, disertai audit yang bisa dibaca siapa saja. Selama itu belum ada, turun sebagai marshal berarti menyerahkan wajahmu ke sebuah file yang nggak punya tanggal kedaluwarsa, dan nggak ada satu pun orang yang wajib memberitahumu bahwa file itu ada.